Peraturan ini mengatur hal-utama sebagai berikut: pertama, menetapkan kedudukan UPT di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebagai pelaksana teknis operasional dalam penyuluhan, pelatihan, pengembangan SDM dan layanan lainnya di bidang pertanian. Kedua, menetapkan susunan organisasi UPT yang terdiri atas Kepala UPT dan unit pelaksana teknis penunjang, serta menguraikan tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi UPT. Ketiga, mengatur hubungan kerja antara UPT dengan Badan induk, pemerintah daerah, lembaga penyuluhan dan pelatihan di daerah serta koordinasi nasional-daerah. Keempat, mengatur tata kerja penyusunan rencana kerja UPT, pelaksanaan program penyuluhan dan pelatihan, mekanisme monitoring dan evaluasi, pelaporan kinerja, serta pembinaan dan pengawasan internal. Kelima, mengatur ketentuan peralihan bagi UPT yang sudah ada untuk menyesuaikan struktur, tugas dan tata kerja sesuai peraturan ini agar transisi berjalan lancar.