Peraturan Menteri ini mengatur tata cara perdagangan karbon melalui pengimbangan emisi gas rumah kaca (Offset Emisi GRK) pada sektor pertanian yang dilaksanakan melalui aksi mitigasi perubahan iklim pada subsektor persawahan, peternakan, dan perkebunan. Pengaturan meliputi pihak yang dapat menjadi penanggung jawab aksi mitigasi perubahan iklim, yaitu pelaku usaha, pemerintah, dan kelembagaan petani; mekanisme kerja sama dan pembagian hasil; pengajuan serta penilaian Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim (DRAM) atau Dokumen Perencanaan Proyek (DPP); validasi dan verifikasi independen; serta penerbitan rekomendasi Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK), persetujuan non-SPE GRK, dan rekomendasi otorisasi Unit Karbon. Aksi mitigasi dilakukan melalui pengurangan emisi GRK dan/atau peningkatan serapan maupun penyimpanan cadangan karbon, antara lain melalui pengelolaan air sawah, penggunaan varietas rendah emisi, pemupukan berimbang, pengelolaan residu tanaman dan limbah ternak, peningkatan karbon tanah, penanaman tanaman tahunan, rehabilitasi lahan pertanian terdegradasi, serta praktik pertanian konservasi. Peraturan ini juga mengatur perdagangan karbon lintas sektor, pungutan sesuai ketentuan penerimaan negara bukan pajak, pemantauan dan pembinaan, pelaporan dan evaluasi, serta ketentuan peralihan bagi kegiatan dan Unit Karbon yang telah ada sebelum peraturan berlaku. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Petunjuk teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Kepala Badan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak peraturan diundangkan.