Peraturan ini mengatur kedudukan UPT sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang dalam bidang perakitan, pengembangan, pengujian, dan modernisasi alat dan mesin pertanian. Diatur pula susunan organisasi UPT yang meliputi Kepala UPT, unsur pelaksana teknis, serta jabatan fungsional. Peraturan menetapkan tugas dan fungsi tiap unsur organisasi, mekanisme koordinasi antara UPT dengan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, tata cara penyusunan rencana kerja, pelaksanaan program teknis, mekanisme pelaporan, pengawasan, serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis. Peraturan ini juga mengatur ketentuan transisi untuk penyesuaian struktur UPT yang telah ada agar selaras dengan ketentuan baru.