Peraturan ini mengatur secara komprehensif pelaksanaan tata kelola pupuk bersubsidi, mencakup definisi pupuk dan pupuk bersubsidi; penetapan alokasi pupuk bersubsidi untuk petani dan pembudidaya ikan; mekanisme pengadaan (produksi dalam negeri dan/atau impor) serta penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen ke titik serah hingga penerima akhir; persyaratan dan prosedur penyaluran termasuk validasi petani/pembudidaya, verifikasi data, penggunaan kartu perbankan atau alat elektronik penebusan subsidi; pengaturan titik serah (termasuk kelompok tani, koperasi, pengecer resmi) dan mekanisme distribusi agar tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat harga, dan tepat tempat; pembinaan terhadap pelaku distribusi dan titik serah, sistem pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan penyaluran; ketentuan penagihan dan pembayaran subsidi, pelaporan dan audit; serta sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan. Peraturan juga memuat ketentuan peralihan bagi pengaturan lama yang diubah dan penutup untuk memastikan kelancaran implementasi di tahun pelaksanaan.