JAKARTA (JDIH) -- Semakin cepat sebuah regulasi disusun dengan tepat, semakin cepat pula masyarakat memperoleh kepastian hukum dan manfaat dari kebijakan pemerintah. Berangkat dari semangat tersebut, Kementerian Pertanian khususnya Biro Hukum memantapkan kerja sama digital dengan Hukumonline untuk mendukung penyusunan regulasi yang lebih berkualitas melalui pemanfaatan teknologi hukum dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Langkah ini dibahas dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Biro Hukum Kementerian Pertanian, Kamis (9/7/2026).
Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian, Indra Zakariya Rayusman, menyampaikan bahwa kerja sama yang telah terjalin selama ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas Biro Hukum, khususnya bagi para perancang peraturan perundang-undangan.
"Layanan Hukumonline telah membantu para perancang memperoleh referensi hukum yang komprehensif sehingga kualitas penyusunan regulasi dapat terus ditingkatkan. Pada prinsipnya kami mendukung keberlanjutan kerja sama ini," ujar Indra.
Dalam audiensi tersebut, Tim Hukumonline yang dipimpin Akbar memperkenalkan berbagai inovasi layanan terbaru, salah satunya AILex, platform berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan untuk membantu proses penyusunan regulasi. Teknologi tersebut mampu mendukung pencarian referensi hukum, analisis norma, harmonisasi ketentuan, hingga penyusunan substansi peraturan dengan mengacu pada kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikembangkan bersama Kementerian Hukum.
"AILex dirancang sebagai asisten digital bagi para perancang peraturan. Melalui teknologi AI, proses penyusunan regulasi dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas maupun ketepatan analisis hukumnya," jelas Akbar.
Selain menghadirkan inovasi digital, Hukumonline juga berencana menyelenggarakan forum saresehan bagi kementerian dan lembaga setiap enam bulan sekali. Forum tersebut akan menjadi ruang berbagi pengalaman dan pembahasan isu-isu strategis, mulai dari harmonisasi regulasi, advokasi, hingga perkembangan hukum nasional.
"Kami ingin membangun ruang kolaborasi antarkementerian dan lembaga agar pengalaman serta praktik terbaik dalam penyusunan regulasi dapat saling dipertukarkan. Harapannya, kualitas kebijakan publik akan semakin baik," kata Akbar.
Hukumonline juga menawarkan kolaborasi publikasi berbagai kebijakan strategis Kementerian Pertanian melalui media yang dikelolanya. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum sekaligus meningkatkan pemahaman publik mengenai arah kebijakan pemerintah di bidang pertanian.
"Ketika masyarakat memahami latar belakang dan tujuan sebuah regulasi, implementasinya akan lebih efektif. Karena itu kami berharap dapat berkolaborasi dalam menyebarluaskan informasi kebijakan yang sedang disusun maupun yang telah ditetapkan," ujar Akbar.
Sementara itu, Kepala Kelompok Substansi Peraturan Perundang-undangan I, Aji Kurnia Dermawan, menilai keberlanjutan kerja sama perlu didukung dengan evaluasi pemanfaatan layanan oleh pengguna di lingkungan Biro Hukum. Menurutnya, data penggunaan layanan akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pengembangan kerja sama ke depan.
"Kami meminta adanya rekapitulasi penggunaan layanan agar dapat dievaluasi sejauh mana fitur-fitur yang tersedia benar-benar dimanfaatkan dan sesuai dengan kebutuhan para perancang. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan kerja sama berikutnya," ujar Aji.
Ke depan, Biro Hukum Kementerian Pertanian akan mengupayakan keberlanjutan kerja sama dengan Hukumonline setelah penyesuaian anggaran dalam DIPA selesai dilakukan. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan kolaborasi, Kementerian Pertanian berharap proses penyusunan regulasi semakin cepat, berkualitas, dan mampu memberikan kepastian hukum serta pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
